Pemda Diwajibkan Danai Distribusi Raskin

Pemda Diwajibkan Danai Distribusi Raskin

Pemda Diwajibkan Danai Distribusi Raskin

Pemda Diwajibkan Danai Distribusi Raskin

Jumat, 28 Juni 2013 15:59

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mewajibkan pemerintah daerah mendanai distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) dari titik distribusi ke masyarakat penerima manfaat.

“Sudah ada surat edaran Mendagri yang meminta pemerintah daerah mendanai distribusi raskin dari titik distribusi ke penerima. Selama ini ongkos itu dibebankan kepada penerima,” kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Abdul Haris, saat memimpin rapat koordinasi guna memantapkan kesiapan pendistribusian raskin tambahan jatah bulan ke-13, 14 dan 15, di Mataram, Jumat.

Rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Abdul Haris itu juga dihadiri Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog NTB Muhammad Hasyim, dan pejabat terkait dari 10 kabupaten/kota di wilayah NTB.

Menko Kesra telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada Bulog dan para kepala daerah, tentang pendistribusian raskin tambahan jatah bulan ke-13, 14 dan 15, terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu.

Bulog diperintahkan penyaluran raskin tambahan jatah tiga bulan itu disalurkan pada Juni, Juli dan September 2013.

Sementara penyaluran raskin secara reguler dari Januari hingga Desember 2013, berlangsung sebagaimana mestinya.

Pada rapat koordinasi itu, mencuat permasalahan distribusi raskin dari titik distribusi di desa/kelurahan ke dusun atau permukiman penduduk.

Sejumlah pejabat dari kabupaten/kota, mengeluhkan penerima raskin yang selama ini dibebankan ongkos distribusi dari desa/kelurahan ke dusun atau permukiman penduduk.

Sementara pemerintah daerah tidak memiliki dasar untuk mengalokasikan anggaran guna mendanai distribusi raskin tersebut.

Terkait hal itu, Haris mengatakan, Mendagri telah menegaskan dalam surat edaran yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, bahwa biaya distribusi raskin itu dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana distribusi itu dalam APBD murni, atau APBD perubahan. Intinya tidak boleh ada lagi pembebanan kepada masyarakat penerima manfaat program raskin,” ujarnya.

Raskin yang disalurkan itu sesuai pagu yang ditetapkan Kementerian Koordinator (Kemko) Kesra untuk NTB yakni sebanyak 84.881.880 kilogram untuk 471.556 rumah Tangga Sasaran (RTS) yang disalurkan melalui 916 titik distribusi atau 916 desa pada 116 kecamatan yang menyebar di 10 kabupaten/kota di wilayah NTB.

Setiap RTS mendapat jatah 15 kilogram per bulan dengan harga tebus sebesar Rp1.600 per kilogram di titik distribusi.

Rinciannya, pagu raskin untuk Kota Mataram sebanyak 5.135.940 kilogram untuk 28.533 RTS, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 12.751.740 kilogram untuk 70.843 RTS, Lombok Utara sebanyak 5.523.480 kilogram untuk 30.686 RTS, Lombok Tengah sebanyak 17.054.100 kilogram untuk 94.745 RTS, Lombok Timur sebanyak 24.835.140 kilogram untuk 137.973 RTS.

Pagu raskin untuk Kabupaten Sumbawa sebanyak 5.570.100 kilogram yang diperuntukannya kepada 30.945 RTS, Sumbawa Barat sebanyak 1.652.040 kilogram untuk 9.178 RTS, Dompu sebanyak 3.623.940 kilogram untuk 20.133 RTS, Kabupaten Bima sebanyak 7.056.720 kilogram untuk 39.204 RTS dan Kota Bima sebanyak 1.678.680 kilogram untuk 9.326 RTS. (ant/as)

* Wamendikbud : Ayo Mahasiswa Bercita-citalah Jadi Pengusaha (2013-06-28) * Izin Investasi Akan Dipermudah (2013-06-27) * Indonesia Miliki Potensi Ekspor Daging Sapi (2013-06-25) * Tarif Angkutan Naik 15 Persen (2013-06-24) * BI Akan Luncurkan Sistem Pembayaran Nasional (2013-06-24)

Pemda Diwajibkan Danai Distribusi Raskin | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *