Bantuan Ilmiah dalam Penyidikan Perkara

Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah.

Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh Undang-Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk:

a.         Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;

b.         Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

c.         Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;

d.         Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

e.         Mengambil sidik jari;

f.          Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka,saksi

g.         Mendatangkaan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ( periksa pasal 7 ayat (1) KUHAP ).

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikannya itu dihentikan oleh penyidik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum , tersangka atau keluarganya ( pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP ). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan . Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik. ( pasal 110 ayat ( I -4 ) KUHAP ).

Untuk dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, maka Hakim menurut pasal 183 KUHAP tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang Pelaksanaan proses pembuktian tersebut.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dapat dijumpai dalam pasal 184 KUHAP dalam ayat (I), yaitu :

  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa
Bantuan Ilmiah dalam Penyidikan Perkara | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *