Dasar Hukum Pencabutan Hak Atas Tanah

Sejak diundangkan undang-undang nomor 20 tahun 1961 maka statsblad 1920 nomor 574 tentang Onteigenings Ordonnantie dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali Bijblad nomor 11372 jo nomor 12746 mengenai Panitia Pembelian Tanah untuk keperluan dinas masih tetap berlaku.

Peraturan-peraturan mengenai pencabutan hak atas tanah adalah :

1)      UUPA khususnya pasal 18 berbunyi, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

2)      Undang-undang  nomor  20  tahun  1961  tentang
pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang
ada di atasnya.

3)      Peraturan  Pemerintah  nomor  39  tahun   1973 tentang  acara penetapan ganti  kerugian  oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

4)      Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1973  tentang pedoman-pedoman  pelaksanaan  pencabutan   hak atas   tanah  dan  benda-benda  yang  ada   di atasnya.

Untuk melaksanakan undang-undang nomor 20 tahun 1961 maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1973, guna menjamin hak para pemegang hak atas tanah yang dicabut agar dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi setempat jika ganti rugi yang diberikan itu dirasa kurang layak.

Selain itu Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1973 mengenai pedoman-pedoman pelaksanaan pencabutan hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

Berdasarkan rumusan tersebut dalan pasal 1 Undang-undang nomor 20 tahun 1961 jo pasal 18 UUPA maka pencabutan hak atas tanah hanya dapat dilaksanakan kalau pembangunan kepentingan umum itu dalan keadaan yang sangat memaksa dan merupakan jalan terakhir. Apabila dalam keadaan biasa maka undang-undang nomor 20 tahun 1961 tidak dapat diterapkan, tetapi ditempuh jalan yang lain. Dalam Pasal 10 undang-undang nomor 20 tahun 1961 menyebutkan bahwa jika dapat dicapai persetujuan jual beli atau tukar menukar, maka penyelesaian itulah yang ditempuh, walaupun sudah ada surat keputusan pencabutan hak.

Berdasarkan Pasal 10 undang-undang nomor 20 tahun 1981 tersebut pemerintah mengeluarkan 3 (tiga) Permendagri masing-masing :

1)         Permendagri   nomor  15  tahun  1975   tentang ketentuan-ketentuan    mengenai   tata    cara pembebasan tanah.

2)         Permendagri   nomor  2  tahun   1976   tentang penggunaan acara  pembebasan   tanah   untuk kepentingan  pemerintah bagi pembebasan  tanah untuk kepentingan swasta.

3)         Permendagri   nomor  2  tahun   1985   tentang pengadaan tanah   untuk   keperluan   proyek pembangunan di wilayah Kecamatan.

Berdasarkan 3 (tiga) Permendagri tersebut pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan swasta dapat dilaksanakan dengan cara pembebasan hak atas tanah.

Dalan perkembangan selanjutnya 3 (tiga) Permendagri tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan maka pemerintah telah mengeluarkan Keppres nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Berlakunya Keppres nomor 55 tahun 1993 tersebut maka 3 (tiga) Permendagri tersebut di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dasar Hukum Pencabutan Hak Atas Tanah | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *