Pengelolaan keuangan

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian sekoah. Soal-soal yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personil dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan prasarana.[1]

Menurut Maisyaroh, manajemen keuangan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.[2]

Pendidikan sekolah yang hasilnya dapat dilihat dikemudian hari perlu mendapat pembiayaan yang memadai. Yang sesuai dengan Tap.MPR yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Sumber dana dan biaya dari pemerintah yaitu, pemerintah pusat menyediakan sebagian pendapatan negara untuk keperluan pendidikan, selain itu pemerintah daerah juga menyerahkan sebagian dari pendapatannya baik berasal dari subsidi pemerintah pusat maupun dari pendapatan daerah untuk keperluan pendidikan. Dana pembangunan melalui DIP untuk inovasi pendidikan, rehabilitasi gedung, alat laboratorium, alat workshop, buku paket dan sebagainya.

Untuk dana dari orang tua berupa SPP. Hasil dari SPP tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan yaitu, pelaksanaan pelajaran, pengadaan rapat dan STTB, kesejahteraan pegawai, perbaikan sarana, kegiatan siswa, supervisi dan pengelolaan.[3]

Dana dari sumber masyarakat, baik sekolah negeri maupun swasta bantuan keuangan juga diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat dan alumni. Bahkan untuk keseragaman perwujudan bantuan untuk pembinaan pendidikan dan pengajaran di berbagai tingkatan dan jenis sekolah negeri, didasarkan pada instruksi bersama.

Dalam penggunaan anggaran dan keuangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan dan keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan. Dalam menyusun anggaran perlu di perhatikan kecenderungan yang memungkinkan akan terjadi pada masa depan seperti laju inflasi, kenaikan gaji dan upah. Selain itu perlu dipertimbangkan kemungkinan terjadinya perubahan kebijaksanaan dan perubahan jadwal penjatahan pengelolaan keuangan di lapangan bersifat tehnis dan operasional dilaksanakan oleh bendaharawan.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, (1) prosedur anggaran; (2) prosedur akuntansi keuangan; (3) pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian; (4) prosedur investasi; (5) prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi sebagai bendahara, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan disekolah. Komponen keuangan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari.



     [1] Suryo Subroto, Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan Sekolah (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 92

     [2] Maisyaroh, Manajemen Pendidikan (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), hlm. 97

     [3] Piet A. Sahertian, op.cit., hlm. 211-212

Pengelolaan keuangan | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *