Pengertian Pencabutan Hak Atas Tanah

Undang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUPA.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 20 tahun 1961 jo Pasal 18 UUPA disebutkan bahwa : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan penbangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut  hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 tersebut di atas maka pencabutan hak tersebut dilakukan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Undang-undang nonor 20 tahun 1991 tidak memberikan pengertian mengenai pencabutan hak atas tanah secara baku. Namun hal itu oleh Boedi Harsono dijelaskan bahwa :

“Pencabutan hak nenurut UUPA adalah pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus tanpa yang bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran iu lalai dalam memenuhi kewajiban hukum.”[1]

 

Pencabutan hak itu dilakukan karena keterbatasan persediaan tanah untuk pembangunan, maka untuk memperolehnya perlu mengambil alih tanah hak rakyat dengan memberi ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah itu.



[1] Boedi Harsono, Hukum Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jilid II, Djambatan Jakarta, 1971, hal. 221.

Pengertian Pencabutan Hak Atas Tanah | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *