Syarat-syarat menjadi Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keah1ian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ( PP No. 27 / 1983 ) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia . Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus,misalnya : korupsi,penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik ( Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang ). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi,Pejabat Kehutanan dan lain-lain.Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No.27 / 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 ( UU ZEE No. 5 /1983 ) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran UU tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Si pil.

Dalam penjelasan pasal 17 PP No. 27 /1983 ditentukan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, Zona Tambahan , Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh perwira Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan UU. Tetapi khusus untuk pelanggaran ZEE sesuai dengan UU No. 5 / 1983 penyidikan hanya dilakukan oleh Angkatan Laut Republik . Penyidikan terhadap ZEE tersebut diberikan khusus secara mandiri kepada Angkatan Laut Republik Indonesia disebabkan batas wilayah Republik Indonesia hanya 12 Mil saja sedangkan ZEE meliputi 200 Mil. Wajarlah dengan peralatan yang memadai, penyidikan hanya diberikan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai , penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi .Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum . Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa :

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang dilahan dituntut.diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan”.[1]

Apabila diperhatikan secara seksama.kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena  faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan , selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan tekhnologi dan metode kejahatan yang terus berkembang  mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik  jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan . Penyidik dituntut pula agar menguasai segi  tekhnik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk  memperbaiki tekhnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan  disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia . Menurut Andi Hamzah, bahwa :

“Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material,antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri,dan khminologi.”[2]

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa :

  1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
  2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi  penyidik untuk mengenal,mengidentifikasi,mengindividualisasi,dan mengevaluasi bukti fisik.

Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalislik yang sangat berperan seperti . Ilmu Tulisan, Ilmu Kimia, Fisiologi , Anatomi Patologik, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi ( Sidik Jari ), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.

Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran materiel bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakal, yailu kriminologi.

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

Syarat-syarat menjadi Penyidik | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *