Tarif pajak dan Pengenaannya

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam    pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

  1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari
    1. Pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
    2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
    3. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan.
    4. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

      Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar :

Bagi Pegawai tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan :

  • Biaya Jabatan
  • Iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/jaminan hari tua).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Bagi Penerima Pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan :

  • Biaya pensiun
  • PTKP

Bagi Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan brotu dikurangi dengan PTKP.

Bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adlah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.

PPh pasal 21 = Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17 UU PPh

 

  1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto berupa :
    1. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan takwim.
    2. Honorarum yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, selama satu tahun takwim.
    3. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama satu tahun takwim.
    4. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun yang diterima atau diperoleh selama satu tahun takwim.

PPh pasal 21 = Penghasilan Bruto x tarif pasal 17 UU PPh

 

  1. Tarif sebesar 15%, diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarakan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

PPh pasal 21 = (Penghasilan Bruto x 50%) x 15%

  1. Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 110.000,00 sehari tetapi tidak meebihi Rp. 1.100.000,00 dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarakan secara bulanan.

PPh pasal 21 sehari = (Penghasilan Bruto Sehari – Rp. 110.000) x 5%

Tarif pajak dan Pengenaannya | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *