Tarif PPh Pasal 21 Yang Bersifat Final

Untuk beberapa jenis penghasilan akan dikenakan PPh pasal 21 yang bersifat final. Besarnya tarif dan penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jamsostek, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta ruoiah) atau kurang tidak dikenakan pajak penghasilan.
    2. Atas jumlah diatas Tp. 25.000.000,00 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

 

Lapisan Penghasilan Bruto

Rp 0,- s.d Rp 25.000.000

Tarif Pajak

5% (lima persen)

Di atas Rp. 25.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,-

10% (sepuluh persen)

Di atas Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

15% (lima belas persen)

Di atas Rp. 100.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,-

25% (dua puluh lima persen)

Di atas Rp. 200.000.000,-

35% (tiga puluh lima persen)

                                    Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh 21

 

  1. Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, dan anggota TNI.POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan I ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

PPh pasal 21 FINAL = Penghasilan Bruto x 15%

 

Penghasilan tidak kena pajak

Ketentuan Mengenai Besarnya PTKP

Penerima PTKP

Setahun

Sebulan

Untuk pegawai yang bersangkutan.

Rp. 13.200.000

Rp. 1.100.000

Tambahan untuk pegawai yang kawin.

Rp. 1.320.000

Rp. 110.000

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.

Rp. 1.320.000

Rp. 110.000

Tabel 2.2 Ketentuan Besarnya PTKP

            Yang menjadi tanggungan sepenuhnya mempunyai arti, bahwa anggota keluarga tersebut tidak memiliki penghasilan, dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

  • Hubungan sedarah timbul karena keturunan, misal: anak, orang tua.
  • Hubungan semenda timbul karena hubungan pernikahan, misal: saudara ipar, mertua.       

            Dalam perhitungan PPh pasal 21, status PTKP pegawai menggunakan kode status berikut :

– TK/-              Status tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga;

– K/-                 Status kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga;

– TK/1              Status tidak kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 1 orang;

– K/1                Status kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 1 orang;

– TK/2              Status tidak kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 2 orang;

K/2                Status kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 2 orang;

Maksimal PTKP adalah :

– TK/3              Status tidak kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 3 orang;

– K/3                Status kawin dan mempunyai tanggungan keluarga 3 orang;

Tarif PPh Pasal 21 Yang Bersifat Final | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *