Tujuan Partai Politik Menurut Undang-Undang

Adapun tujuan-tujuan dari partai politik menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Partai Politik, BAB IV, pasal 6 (1,2) sebagai berikut :

(1)   Tujuan Umum Partai Politik

  1. Mewujudkan cita-cita nasional  bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

(2)   Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa tujuan partai politik baik secara umum maupun secara khusus yakni diwujudkan secara konstitusional demi mewujudkan kesejahteraan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai pedoman hidup bangsa.

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2003 BAB V Fungsi Hak dan Kewajiban pasal (7,8,9) adalah :

  1. Partai politik berfungsi sebagai sarana :
  2. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  3. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
  4. Penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  5. Paritsipasi politik warga negara; dan
  6. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender.

 

  1. Partai politik berhak
  2. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
  3. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
  4. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari departemen kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang pemilihan umum;
  6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat;
  7. Mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  9. Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Partai politik berkewajiban
    1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
    4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
    5. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik;
    6. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
    7. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
    8. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
    9. Membuat laporan keuangan secara berkala satu Tahun sekali kepada komisi pemilihan umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan
    10. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemungutan suara.

Dari batasan diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik peserta pemilihan kepala daerah mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama selama melaksanakan pemilihan dan kegiatan kampanye tanpa membedakan status sosialnya.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ialah sebagai berikut : “ Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon ”.

Dari definisi diatas dapatlah kita katakan bahwa kampanye merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut selain itu juga masyarakat dapat mengetahui tentang program apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

Ada beberapa bentuk kampanye yang dapat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Kepala daerah pasal 56 (2005 : 371) sebagai berikut :

  1. Pertemuan terbatas
  2. Tatap muka dan dialog
  3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
  4. Penyiaran melalui radio dan televisi
  5. Penyebaran bahan kampanye
  6. Pemasangan alat peraga di tempat umum
  7. Rapat umum
  8. Debet publik atau debet terbuka antara calon.
  9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara penyampaian kampanye tidak selalu harus beramai-ramai berjalan mengelilingi Seluruh daerah karena kampanye itu pun dapat dilakukan dengan cara-cara yang dijelaksan dalam peraturan-peraturan pemilihan yang pasti pada saat kampanye dan pada saat penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif serta tidak melanggar peraturan yang ditetapkan.

Adapun batas mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon atu tim kampanye dalam pemilihan kepala daerah yaitu :

  1. Mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Menghina seseorang, agama, ras, golongan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah atau partai politik.
  3. Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat.
  4. Menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau partai politik.
  5. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

 

Dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersifat murni dan konsekuen berdasarkan asas jujur dan adil, sehingga dalam kampanye pun banyak hal-hal yang sama sekali tidak boleh dilakukan baik oleh pasangan calon ataupun tim kampanye karena itu dapat melanggar peraturan peraturan yang berlaku.

Tujuan Partai Politik Menurut Undang-Undang | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *